Sekretaris Desa Kujangsari, Aris Soemantri. Photo: Nanang Supendi/HR.
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Pemerintah Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, di tahun 2017 ini mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp.4,3 miliar, yang masih diprioritaskan untuk membangun infrastruktur jalan. Terutama pengaspalan dan jalan giv guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Desa Kujangsari, Siti Aisah, melalui sekdesnya, Aris Soemantri, mengatakan, bantuan pemerintah masih diarahkan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Hal itu sejalan pula dengan RPJMDes dan Visi Misi Kepala Desa Kujangsari.
“Untuk pencairan tahap I sebesar Rp.2,068 miliar saja, sebagian besarnya digunakan untuk infrastruktur jalan. Pencairan tahap I senilai itu terdiri Dana Desa (DD) Rp.800 juta yang keseluruhannya digunakan kegiatan infrastruktur berupa pengaspalan sepanjang sekitar 1.030 meter, dan jalan giv sepanjang 1.000 meter lebih, grapel/sanitasi lingkungan 475 meter, serta lanjutan pembangunan lapang berupa pengurugan finishing dan pembuatan tribun,” papar Aris, kepada Koran HR, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/07/2017) lalu.
Sementara dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.1,174 miliar digunakan hampir merata untuk empat bidang kegiatan. Namun, yang terbesar dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Rp.21 juta dialokasikan untuk operasional kegiatan PKK, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Rp.16 juta untuk operasional kegiatan Posyandu.
“Untuk realisasi atau penyerapannya sampai minggu ini yaitu DD 80 persen, ADD 80 persen, BHPD dan BHRD 100 persen. InsyaAallah dalam satu minggu kedepan, keseluruhan pencairan dana transfer tahap I terserap 100 persen. Target satu minggu lagi harus selesai, karena sebagaimana ketentuan harus menyerahkan LPJ dan mencairkan kembali tahap II, khususnya DD pada tanggal 24 Juli,” terangnya.
Aris juga menyebutkan, bahwa total bantuan keuangan yang diterima Desa Kjangsari tahun 2017 sebesar Rp.4,3 miliar, terdiri dari ADD Rp.2,9 miliar, DD Rp.1,3 miliar, BHPD Rp.54 juta dan BHRD Rp. 0 juta.
“Adapun sampai sampai saat ini pelaksanaan pembangunan berjalan kondusif dan lancar. Tentu salah satunya terkait pembagian pekerjaan oleh penyedia barang dan jasa. Alhamdulilah, tak ada masalah karena kita memberdayakan pengusaha lokal, sebagaimana keharusan Perwal No.09 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa,” kata Aris.
Jika pun ada CV dari luar daerah, imbuh Aris, itu sifatnya hanya sebagai sub pekerjaan yang diperolehnya dari CV lokal yang mendapatkan kontraktual langsung dengan pemerintah desa. Karena, CV yang berdomisili luar daerah itu tidak bisa melakukan kontraktual dengan desa. Kalau ada desa yang menyalahinya, maka jelas itu pelanggaran. (Nanks/Koran HR)