Penandatangan Nota Kesepemahaman dan Pendaftaran Perluasan Kepesertaan PBPU di Kecamatan antara BPJS Kesehatan dengan Pemkot Banjar, bertempat di aula pertemuan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Banjar. Photo: Nanang Supendi/HR.
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Pemerintah Kota Banjar berkomitmen mewujudkan Universal Health Coverages (UHC) di tahun 2018 mendatang. Hal itu ditandai dengan dilaksanakannya penandatangan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Banjar, terkait kesepahaman dan perluasaan kepesertaan program JKN-KIS, bertempat di ruang pertemuan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Banjar, Selasa (08/08/2017) lalu.
Hadir pada acara tersebut, Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, beserta beberapa kepala dinas terkait atau yang mewakili dan Camat se-Kota Banjar, juga Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar, Jayadi, SKM., AAK., beserta jajarannya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar, Jayadi, SKM., AAK., mengatakan, ruang lingkup MoU ini tiada lain sebagai upaya peningkatan dan penguatan komitmen cakupan perluasan kepesertaan JKN-KIS, dalam rangka menuju UHC.
“Point penting lain adalah rencana pengembangan peran serta daerah dalam pelaksanaan JKN-KIS,” terangnya, kepada sejumlah awak media, saat ditemui usai acara.
Lebih lanjut Jayadi mengatakan, untuk mewujudkan UHC 2018, pihaknya selalu inten berkoordinasi dan berkomunikasi dengan OPD terkait. Hal itu karena begitu pentingnya pengoptimalan peran dan support dari lembaga tersebut, tak terkecuali pihak swasta dan masyarakat umum.
“Intinya, target yang ingin kami capai adalah seluruh warga Kota Banjar di tahun 2019 nanti sudah memiliki jaminan kesehatan. Hingga saat ini, dari jumlah penduduk Kota Banjar yang ada, baru terdaftar 51 persen, baik peserta mandiri maupun penerima upah,” katanya.
Jayadi juga menyebutkan, bahwa dari sekitar 11 ribu warga tak mampu di Kota Banjar, baru sekitar 3.748 yang sudah masuk JKN-KIS, atau sebelumnya selaku penerima Jamkesmas dan Jamkesda.
Sedangkan, untuk sisanya ini, pihaknya berharap dapat segera ditanggulangi, baik melalui anggaran pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan lebih baik lagi yang bersangkutan mendaftar secara mandiri.
“Begitu pun harapan kami, warga penerima Banjar Sehat yang dibiayai APBD Kota bisa menyusul migrasi ke program JKN-KIS,” imbuhnya.
Guna meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program nasional ini, jalinan kerjasama dengan Pemkot Banjar ini pihaknya juga berupa penyediaan drop box di setiap kantor kecamatan untuk memudahkan atau mendekatkan pendaftaran peserta mandiri.
“Semoga dengan kerjasama ini komunikasi lebih terjalin, dan jumlah kepesertaan warga Kota Banjar bisa segera mencapai 100 persen secepatnya,” harap Jayadi.
Di tempat yang sama, Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, menyatakan komitmennya Banjar menuju UHC. Ia menilai sudah selayaknya bagi setiap warga masyarakat Kota Banjar, khususnya warga tak mampu, bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.
“Pemkot sendiri telah memiliki program Banjar Sehat, di mana tahun 2017 digelontorkan dana APBD Kota sebesar Rp.8 miliar. Saya juga berharap warga tak mampu dalam program Banjar Sehat, dapat dimigrasikan ke program JKN-KIS,” tandasnya.
Namun memang hal itu perlu proses, mesti dipelajari, dan akan dikaji atau dianalisa terlebih dahulu, terkait finansial atau pembiayaannya dalam APBD kota. Menurutnya, yang terpenting sekarang warga tak mampu di Banjar bisa tercover dalam pelayanan kesehatan gratis.
“Pada prinsifnya, Pemkot Banjar sendiri mendukung program JKN-KIS dan komitmen UHC,” kata Walikota Banjar. (Nanks/Koran HR)