Ketua MUI Kota Banjar, KH. Ridwan Mansyur, saat memberikan pernyataan yang ditayangkan di media sosial Youtube. Foto: YouTube
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syariah UIN SGD, Zaini Abdul Hamid mengaku prihatin terhadap pernyataan Ketua MUI Kota Banjar, KH. Ridwan Mansyur, dalam sebuah video di Youtube, yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2016, yang menyebutkan bahwa kewajiban warga negara Indonesia memperjuangkan syariat Islam.
Padahal menurutnya, negara Indonesia telah sepakat bahwa ideologi Pancasila sudah mutlak harga mati untuk negeri ini, dan dalam Piagam Jakarta yang menjadi jembatan polemik antara agama dan negara.
Zaini menambahkan, umat Islam memang betul harus mewajibkan pemeluknya mengikuti syariat Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak harus dalam bentuk “Negara Islam” atau dalam bentuk hukum Islam formal. Karena, patokan dasar dalam memperjuangkan Islam itu adalah substansinya, bukan simbolnya.
“Jadi sekali lagi, pemerintah harus memberikan ketegasan kepada sekelompok orang yang memperjuangkan paham selain Pancasila. Jika dibiarkan, maka kehancuran negara Indonesia tinggal menghitung waktu, seperti negara-negara di Timur Tengah,” tandasnya, kepada Koran HR, Selasa (10/05/2016).
Pernyataan Ketua MUI Kota Banjar yang ditayangkan di Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=G_Eq9my2tQ4
https://www.youtube.com/watch?v=dnLbRnsG2OU
Dia juga menyoroti persoalan gejolak perang ideologi yang kini semakin banyak ditemui di berbagai daerah, salah satunya melalui penyebarluasan symbol-simbol perlawanan terhadap negara. Selain menggunakan atribut kaos, bendera, mainan anak, juga propaganda melalui media sosial turut dilakukan oleh sekelompok orang yang akan merusak NKRI.
Paling dikhawatirkan adalah kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menggunakan gaya baru. Bahkan, keresahan masyarakat pun muncul dengan adanya kelompok yang semangat memperjuangkan sistem negara yang berdasar agama Islam.
“Pemerintah bisa saja menangkal ideologi komunis yang ada di Indonesia dengan caranya sendiri. Sejarah sudah membuktikannya. Akan tetapi paham yang merusak NKRI melalui jalur agama, pemerintah belum memiliki ketegasan yang nyata,” katanya. (Muhafid/Koran-HR)