Foto: Ilustrasi net/ist
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Pada tahun 2018 nanti, Jawa Barat akan menggelar perhelatan akbar pesta demokrasi secara serentak. Ada sekitar 17 agenda Pilkada yang akan digelar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
Rinciannya 17 agenda Pilkada itu meliputi, 1 Pemilihan Gubernur Jabar, 10 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 6 pemilihan walikota berikut wakilnya. Salah satunya di kota paling ujung Timur Jawa Barat, yakini Kota Banjar yang juga akan menggelar Pilkada pemilihan walikota dan wakil walikota untuk periode 2018-2023.
Menjelang berlangsungnya tahapan Pilkada 2018 nanti, dinamika politik di Kota Banjar sendiri masih cenderung “adem ayem” dibandingkan dengan kota/kabupaten lain yang sama-sama akan menyelenggarakan proses Pilkada. Meskipun di Banjar sendiri sudah terlihat figur ataupun bakal calon yang muncul sekedar unjuk gigi menghiasi sudut kota dengan memasang spanduk, baligho dan perangkat lainnya guna mensosialkan dirinya kepada masyarakat.
Di balik masih “adem ayemnya” situasi dan kondisi ini, ada kekhawatiran tersendiri ketika tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Banjar 2018 nantinya akan rendah.
Hal itu disampaikan sejumlah kalangan dan aktifis muda Kota Banjar, salah satunya Muhammad Mubakir, kepada Koran HR, Selasa (10/17/17) lalu. Dirinya menganggap fenomena ini harus diwaspadai semua pihak, khusunya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar sebagai penyelenggara Pilkada. Karena menurutnya, ketika sosialisasi nantinya kurang masif dilakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap tingkat partisipasi pemilih.
“Saya kira ini yang perlu diwaspadai. Dengan kondisi yang masih terlihat cool, seperti tidak begitu semangat. Apakah kemudian dengan fenomena ini masyarakat tidak akan memilih karena mungkin bosan, atau sudah tahu ada wacana petahana mau maju lagi,” ujarnya.
Mubakir juga mengatakan, dengan melihat kondisi demikian, tentu harus dijadikan bahan kajian oleh KPU sebagai pihak penyelenggara Pilkada. Dalam hal ini, KPU segera menyusun strategi untuk memetakan masalah di lapangan yang masih kompleks, yang kaitanya dengan partisipasi pemilih supaya munculnya potensi rendahnya tingkat partisipasi pada Pilkada 2018 bisa ditekan serendah mungkin.
Dirinya juga meminta agar semua eleman dan stakeholder, mulai dari masyarakat umum, akademisi, media massa, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah, untuk ikut berpartisipasi dalam ajang persta demokrasi nanti. Karena menurutnya, tugas mensosialisasikan Pilkada tidak hanya menjadi domain KPU, tetapi semua pihak juga harus dapat ikut serta.
“KPU memang diberi amanat untuk itu, tetapi tidak semuanya. Pemerintah daerah juga, apalagi parpol, sudah jelas harus membantu sosialisasi dalam suksesi jalanya proses Pilkada,” kata Mubakir. (Tsabit/Koran HR)