Ketua Panwaslu Kota Banjar, Irfan Saeful Rohman. Foto: Muhafid/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Ketua Panwaslu Kota Banjar, Irfan Saeful Rohman, menanggapi perihal pemasangan APK yang saat ini semakin menggeliat hampir di seluruh penjuru Kota Banjar.

Menurutnya, sejauh ini hal tersebut bukan menjadi domain tugas Panwaslu untuk melakukan tindakan. Sebab, hingga saat ini belum ada penetapan pasangan calon (Paslon). Meski begitu, pihaknya melihat secara estetika memang tidak sedap dipandang. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah kota melalui Satpol PP bisa lebih tegas lagi dalam menertiban APK yang dipasang tersebut.

Meski kondisi pemasangan APK semakin merajalela dan dikeluhkan oleh sebagian masyarakat, Irfan mengaku sejauh ini pihaknya belum mendapatkan adanya laporan terkait hal itu.

“Sekali lagi, soal pelanggaran Pemilu itu terjadi apabila sudah ditetapkannya pasangan calon oleh KPU, dan hingga saat ini belum ada yang datang ke Panwas menyampaikan hal itu,” tandasnya. (Muhafid/Koran HR)

Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih saat meluncurkan truk pengangkut Bansos Rastra di halaman Desa Langensari, Kecamatan Langensari. Foto: Nanang/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Walikota Banjar Hj.Ade Uu Sukaesih meluncurkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) tahun 2018 bagi 5.761 Keluarga Penerima Manfaat (KPB) di halaman Desa Langensari Kecamatan Langensari, Rabu (07/02/2018). Bantuan itu dikeluarkan dari APBD Kota sebagai pengganti terhadap KPM yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Peluncuran Bansos Rastra 2018 itu ditandai penyerahan simbolis kepada sejumlah warga kurang mampu dari 5.761 KPM, disusul dengan melepas dua truk pengangkut beras. Dalam peluncuran tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial P3A Asep Tatang Iskandar, Kepala Bulog Sub Divre Ciamis Sulais, Kapolsek Langensari AKPB Aan, dan sejumlah Kepala OPD, Camat, Kades/lurah se-Kota Banjar serta tamu undangan.

Walikota Banjar, Hj.Ade Uu Sukaesih, mengatakan, bahwa bantuan rastra yang diberikannya pada 5,761 KPM tak sebanding dengan jumlah warga kurang mampu di Kota Banjar, yakni sekitar 14.400 jiwa.

“Itu kebijakan yang diberikan pada warga miskin yang tidak tercover BPNT dan PKH, di mana penerima BPNT 8.717 KPM dan PKH 3.100. Sisanya itu pemkot berikan lewat APBD Kota berupa beras 5 kilogram perbulan. Jika dulu waktu Raskin Pemkot harus menebus 1.600 perkilogramnya, sekarang di tahun kedua program bantuan ini total semuanya dari APBD Kota, dengan harga beras kualitas medium Rp. 9.450 perkilogram,” papar Hj. Ade Uu Sukaesih.

Paling tidak, lanjut Ade Uu, kebijakan ini diberikan agar warganya tidak sampai kelaparan atau dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

“Ibu harap semua pihak dapat mendukung untuk memperlancar pemberian bantuan ini sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerima. Ingat, peluncuran perdana ini warga menerima beras 10 kilogram untuk alokasi bulan Januari dan Februari 2018,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A, Asep Tatang Iskandar, mengatakan, bantuan rastra ini tahun kedua diberikan melalui APBD Kota kepada 5.761 KPM berupa beras 5 kg. Jadi, setiap bulannya Pemkot Banjar mengeluarkan beras sebanyak 28.805 kilogram.

“Sekitar 3,2 miliar APBD Kota digelontorkan untuk program Rastra daerah. Semoga bermanfaat, dan dapat meringankan beban warga kurang mampu,” katanya.

Kepala Sub Divre Bulog Ciamis, Sulais, menambahkan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemkot Banjar pada warganya. Selain untuk meringankan beban, juga setidaknya dalam rangka menstabilkan harga beras yang sekarang sedang tinggi.

“Mudah-mudahan kondisi naiknya harga beras bisa normal seperti sediakala, terlebih dibantu sebentar lagi akan tiba panen rendeng. Maka, pasokan beras ke pasaran bertambah,” ungkapnya.

Jika ditemukan bantuan Rastra kualitasnya jelek, imbuh Sulais, ia meminta untuk segera lapor dan akan diganti dengan yang layak.

“Yang jelas, kita beri beras yang layak. Program Rastra daerah ini bentuk kepedulian pemkot Banjar pada warga kurang mampu,” ucapnya. (Nanks/R6/HR-Online)

Orang gila tanpa busana tampak melenggang di salah satu sudut perkotaan di wilayah Kota Banjar. Semakin banyaknya orang gila berkeliaran kerap dikeluhkan warga karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Photo: Hermanto/HR. 

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Selain persoalan gelandangan, pengemis (gepeng) dan anak punk, keberadaan orang gila (orgil) di Kota Banjar juga makin hari semakin bertambah. Bahkan, orgil kerap terlihat berkeliaran di sudut-sidut kota tanpa mengenakan pakaian alias telanjang, sehingga warga pun menjadi resah.

Maryati (49), salah seorang warga Parungsari, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, mengaku sangat resah dengan keberadaan orang gila yang berkeliaran di Kota Banjar, apalagi tidak menggunakan pakaian.

“Orang gila tersebut sering terlihat duduk di trotoar Jalan BKR tanpa menggunakan sehelai kain pun. Jadi kalau saya mengantar anak ke sekolah sering malu melihatnya,” ujar Maryati, kepada Koran HR, Senin (05/02/2018).

Hal serupa diungkapkan Karmin (53), warga Banjar lainnya. Menurut dia, selain telanjang, ada pula orang gila yang suka menyerang dan kerap melempari kendaraan yang tengah melintas di jalan. Seperti orang gila yang sering terlihat di ujung sebelah Selatan Jembatan Parungsari.

“Pernah pada malam hari, motor saya dilempar batu oleh orang gila itu dan mengenai tangan anak saya, lalu saya pun kembali mengejar dan menghajar orgil tersebut. Tak apalah disebut sama gilanya juga,” kata Karmin, sambil tertawa.

Orang gila yang tidak diketahui dari mana asalnya itu telah mengganggu ketertiban umum. Sebab, mereka yang berjalan kaki di ruas jalan tanpa arah tujuan itu dapat membahayakan para pengendara. Karena tak jarang diantara mereka tiba-tiba dengan seenaknya menyeberang jalan ketika arus lalu lintas padat.

Warga lainnya, Arif (41), mengatakan, hampir di setiap ruas jalan pasti terlihat ada orang gila. Entah itu datangnya kapan, yang jelas kini orang gila di Kota Banjar semakin menjamur.

Atas kondisi tersebut, warga pun berharap kepada pemerintah kota melalui instansi terkaitnya, untuk segera menertibkan keberadaan orang gila yang kerap mengganggu ketertiban umum. (Hermanto/Koran HR)

Pelaksanaan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP CBP) di Kota Banjar, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumen HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, meminta kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dengan dibantu Sub Divre Bulog Ciamis untuk terus melakukan Operasi Pasar (OP) sampai harga beras di Kota Banjar turun.

Hal itu dikatakannya dalam acara peluncuran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) daerah, di Aula Desa Langensari Kec. Langensari, Rabu (07/02/2018).

“OP beras harus terus berlanjut hingga harga beras turun. Tolong agendakan terus pada dinas perdagangan dengan dibantu Bulog,” pintanya.

Dirinya tak ingin warga di Kota Banjar sampai ada terjadi yang kelaparan, sebagaimana komitmen Pemkot yang diprogramkannya. Juga tak lain sebagai upaya mengatasi atau penanggulangan kemiskinan, yang disinkronkan dengan program pemerintah pusat melalui Kemensos RI.

“Terlebih kami terima berdasar laporan, antusias warga itu masih cukup tinggi untuk mengikuti atau membeli beras OP CBP,” ujarnya.

Kepala Bulog Sub Divre Ciamis, Sulais, merespon baik permintaan Pemkot Banjar yang diutarakan Walikota, agar OP Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terus difasilitasi pengadaannya. Atas permintaan pemerintah daerah, tentu pihaknya siap selama itu harga beras dipasaran masih tinggi.

“Jika harga beras di Kota Banjar belum kembali ke harga normal, tentu kami siap terus lanjutkan OP. Terlebih didukung atas permintaan pemerintahan daerahnya,” ujarnya.

Disinggung bagaimana CBP bila terus dikeluarkan, apakah tidak akan menipis di gudang. Sulais menjamin ketersedian masih terjaga.

“Jangan khawatir CBP aman dan masih tersedia. Pokoknya stok yang ada terjaga, apalagi tahun 2018 ini kita sudah mulai melakukan penyerapan seiring sudah panennya sebagian wilayah persawahan di Garut,” tandasnya.

Sementara berdasar pantauan HR Online di pasar tradisional di wilayah Kota Banjar, beras kualitas medium atau yang biasa banyak dikonsumsi warga itu masih tinggi, hingga sudah mencapai Rp.14.000/kg. (Nanks/R5/HR-Online)

Kepala Bulog Sub Divre Ciamis, Sulais, saat mendampingi Walikota Banjar dalam acara  peluncuran Bansos Rastra Daerah, di Aula Desa/Kec. Langensari, Kota Banjar, Rabu (07/02/2018). Foto : Nanang Supendi/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Bulog Sub Divre Ciamis menetapkan target penyerapan gabah dan beras di tahun 2018 sebesar 80.000 ton. Target penyerapan tersebut lebih rendah 100 ton lebih setara beras dari yang ditetapkan di tahun 2017.

“Bulog Ciamis targetkan penyerapan beras tahun 2018 sebesar 80.000 ribu ton. Memang jumlah terget tahun ini menurun jika dibandingkan target 2017,” kata Kepala Bulog Sub Divre Ciamis, Sulais, usai mendampingi Walikota Banjar dalam acara  peluncuran Bansos Rastra Daerah, di Aula Desa/Kec. Langensari, Kota Banjar, Rabu (07/02/2018).

Dikatakannya, penyerapan tahun ini untuk memenuhi kebutuhan pengadaan program bantuan Kemensos dan kegiatan komersial, sekaligus mengamankan harga di tingkat petani.

Dia menjelaskan, menurunnya target penyerapan itu karena adanya sistem perubahan dan kebijakan pusat, atas rencana pengurangan serapan beras untuk Rastra di tahun 2018. Untuk daerah penerima Bansos Rastra di wilayah kerjanya seperti Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, dan Kab. Garut, di tahun 2018 hanya akan diberikan dua bulan atau Januari dan Februari saja.

“Semua daerah tersebut di bulan berikutnya akan diberlakukan pemberian BPNT, sebagaimana yang telah dulu mendapatkan di 2017 yakni Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya. Jadi jika dihitung kuota atau kuantitas penerimanya menurun. Intinya ya kuotanya masih banyak kala menyalurkan Rastra,” jelasnya.

Maka tak berlebihan jika Bulog sekarang terus menggenjot dibidang komersial dengan terus menambah jaringan-jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) dengan menjual komoditas sembako, yang diharapkan tersebar di pelosok desa.

“Jadi jelas Bulog kini bisa mungkin target penyerapan beras lebih tinggi untuk ke arah komersilnya,” tandasnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, hingga akhir 2017 kemarin, terget Bulog Ciamis memang sedikitnya menemui kesulitan atau adanya kendala gagal panen di sebagian wilayah kerjanya. “Ya kita hanya mampu serapan pengadaan beras tahun 2017 sebanyak 69.000 ton,” akunya.

Sulais mengharapkan untuk penyerapan gabah dan beras dapat melimpah tahun ini, atau dengan kata lain target tercapai pada saat terjadinya panen raya yang diperkirakan Maret 2018 mendatang.

“Alhamdulilah kami pun sudah mulai melakukan serapan beras, dengan sudah panennya di sebagian wilayah Garut. Semoga juga di wilayah Kota Banjar ini segera ada yang panen,” harapnya.

Kasi Komesial Bulog Sub Divre Ciamis, Yeni menambahkan, tak menampik bidang kerja yang diembannya terus digenjot sesuai arahan Bulog pusat. Bahkan, tahun 2018 ini pihaknya sedang merancang konsep supaya realisasi kegiatan komersial meningkat dari tahun sebelumnya.

“Sebagai bentuk peningkatan kinerja bidang komersil, saat ini kita sedang bikin konsep-konsep yang nantinya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait atau bekompeten,” katanya. (Nanks/R5/HR-Online)

Guru SMP N 10 Banjar tengah merazia tas milik siswa. Razia tersebut merupakan langkah antisipasi konten porno dan video kekerasan di dalam handphone. Foto : Hermanto/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Untuk mengantisipasi konten negatif baik itu berupa pornografi maupun video kekerasan di dalam handphone (HP), guru SMP N 10 Banjar mengadakan razia HP milik siswa, Kamis (8/2/2018) pagi tadi. Razia tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan, Oyo Sugianto.

Oyo mengatakan, bahwa razia ini dilakukan karena pihak sekolah khawatir dengan maraknya para pelajar yang akhir-akhir ini terjerumus pada kegiatan negatif. Ditambah lagi dengan beredarnya konten kekerasan di HP dan jejaring sosial Facebook, yang membuat guru dan orang tua semakin resah.

“Razia ini untuk mengantisipasi semakin maraknya konten porno dan video kekerasan di dalam HP, karena akhir-akhir ini banyak beredar konten-konten tersebut, sehingga sangat berdampak negatif kepada siswa,” ujarnya kepada HR Online.

Selain razia HP, pihak sekolah pun kini kerap membekali anak didiknya dengan bimbingan rohani berupa pengajian yang dilaksanakan setiap pagi, itu dilakukan sebelum kegiatan belajar dimulai.

“Kegiatan bimbingan rohani merupakan agenda rutin kami di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, dan di sekolah kami pun melarang kepada semua siswa  membawa handphone ke sekolah,” imbuhnya.

Dalam razia tersebut, pihak sekolah mengamankan tiga buah HP milik siswa, namun pihak sekolah mengaku bersyukur karena saat diperiksa, tiga buah HP tersebut tidak ditemukan konten porno maupun video kekerasan.

Selain itu, dalam razia ini pun tidak menemukan adanya barang maupun benda yang berbahaya, seperti sajam, maupun narkoba. (Hermanto/R5/HR-Online)

SK (14), warga Kecamatan Langensari, Kota Banjar, korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh YS (40). Foto : Hermanto/HR  

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

SK (14) warga Kecamatan Langensari, Kota Banjar, yang juga pelajar di salah satu sekolah di Kota Banjar, Jawa Barat, menjadi korban pencabulan oleh tetangganya sendiri, YS (40).

Korban yang masih di bawah umur ini mengaku telah dicabuli oleh YS  sebanyak 8 kali. Bahkan, sebelum dicabuli, SK mengaku dicekoki minuman keras terlebih dahulu oleh pelaku.

Menurut pengakuan korban, kejadian pertama terjadi di wilayah Lakbok, Kabupaten Ciamis. Peristiwa memilukan itu berawal saat korban dibawa oleh pelaku ke sebuah tempat gelap, dan berada di dekat sawah pada malam hari.

Setelah sampai di tempat tersebut, pelaku langsung menyuruh korban untuk melorotkan celananya, kemudian YS pun melakukan oral seks kepada korban. Korban sempat berontak, namun oleh pelaku diancam akan ditinggalkan sendirian di tempat tersebut.

“Karena diancam, saya pun menuruti keinginannya. Ia memberi uang ke saya,” ujarnya saat ditemui HR Online di rumahnya, Kamis (8/2/2018).

Ternyata, aksi bejat yang diduga dilakukan oleh YS tidak hanya sekali dan terjadi di wilayah Lakbok saja, melainkan juga dilakukan di belakang salah satu SMP Negeri di wilayah Kecamatan Langensari.

Seperti halnya kejadian pertama, SK juga disuruh membuka celananya oleh YS. Namun lebih parah, karena sebelum melakukan oral seks, korban dipaksa harus meminum minuman keras jenis anggur merah.

“Kejadiannya pada 20 Oktober 2017, di sana saya dikasih uang sebesar 100 ribu rupiah oleh YS,” imbuh SK.

Karena sudah tidak tahan dengan kelakuan bejat pelaku, SK kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke kakaknya, yakni SH (19). Setelah mendengarkan cerita SK, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, kakak korban melaporkan kejadian yang menimpa adiknya itu ke Polresta Banjar.

“Saya kaget mendengar curhatan adik saya, tanpa pikir panjang pada saat itu saya langsung melaporkan hal ini ke Polisi,” kata SH. (Hermanto/R5/HR-Online)

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Banjar, beserta instansi terkait lainnya dan sejumlah tenaga honorer, usai menggelar pertemuan membahas soal rencana verifikasi tenaga honorer. Photo: Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Pemerintah Kota Banjar berencana mengupayakan pengangkatan bagi para tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Namun, seluruh honorer yang ada terlebih dahulu akan diverfikasi.

Seperti yang dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Banjar, H. Supratman, kepada Koran HR, Selasa (06/02/2018). Dalam hal ini, pihaknya bersama pihak terkait lainnya dan sejumlah tenaga honorer telah mengadakan pertemuan di Gedung Pusda’I, Sabtu (03/02/2018). Inti dari pertemuan itu membahas bahwa semua tenaga honorer akan diverifikasi.   

Supratman menjelaskan, upaya itu dilakukan tiada lain sebagai bentuk rencana peningkatan kesejahteraan, yang nantinya bisa dikategorikan honorer K2, sesuai aturan yang berlaku yaitu PP Nomor 43, PP Nomor 48 dan PP Nomor 56.

“Bagi yang lolos verifikasi K2 akan diusulkan masuk di data base nasional. Mengenai pengangkatan CPNS, itu tergantung kebijakan dari pusat. Yang jelas kita rencana coba usulkan CPNS ke pusat,” jelasnya.

Untuk proses verifikasi honorer, saat ini BKPPD baru sedang menyiapkan Surat Edaran Walikota yang ditujukan ke setiap OPD untuk pemberkasan. Intinya, proses verifikasi honorer di Kota Banjar kini sedang dilakukan.

Pihaknya juga mewanti-wanti kepada masyarakat atau para tenaga honorer agar waspada terhadap orang yang tidak bertanggungjawab. Jangan sampai ada lagi korban penipuan yang dijanjikan bisa masuk menjadi sukwan, bahkan dijanjikan CPNS.

“Masyarakat harus lebih berhati-hati atas janji-janji yang berkedeok penipuan,” tandas Supratman.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan PGRI Kota Banjar, Ruhimat, mengaku bersyukur karena akhirnya Pemkot Banjar melalui BKPPD akan meminta para tenaga honorer mengumpulkan lagi berkas persyaratan pengangkatan CPNS.

“Sejumlah honorer pasti akan kumpulkan dan menyerahkan berkas persyaratan ke BKPPD, untuk diverifikasi oleh Inspekstorat guna diajukan K2 susulan. Tentunya jika lolos K2 akan diajukan ke Kemenpan-RB,” katanya.

Bila proses verifikasi selesai, Pemkot Banjar selanjutnya akan mengeluarkan surat pertanggungjawaban mutlak dan surat dukungan pengangkatan CPNS. Selain itu, Pemkot Banjar juga rencananya akan meminta ke Kemenpan-RB agar pengangkatan CPNS untuk Kota Banjar diambil dari tenaga honorer.

“Kemudian, kabar gembira lainnya bagi para tenaga honorer, bahwa Pemkot Banjar akan segera mencairkan insentifnya,” tukas Ruhimat. (Nanks/Koran HR)

Foto: Ilustrasi Dokumen HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Dari sebanyak 8.717 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Banjar yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017, ada sekitar 128 kartu e-voucher BPNT belum tercetak atau terdistribusikan.

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi (rakor) sekaligus sosialisasi program BPNT dan bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) Daerah tahun 2018, di Aula Kelurahan Banjar, Kecamatan/Kota Banjar, Rabu (30/01/2018).

“Ada dua warga desa kami sebagai KPM program BPNT 2017, belum juga menerima kartu e-voucher-nya. Sehingga yang bersangkutan hingga kini pun belum menerima bantuan itu sebagaimana haknya. Ini mau seperti apa dan bagaimana tindak lanjutnya,” kata seorang staf Pemerintah Desa Cibeureum, Kecematan Banjar, yang menyampaikan keluhannya dalam rakor tersebut.

Pihaknya berharap persoalan ini tidak sampai berlarut-larut, dan sisa kartu BPNT 2017 segera bisa tercetak untuk distribusikan kepada KPM yang belum menerimanya. Terlebih sekarang sudah masuk tahun kedua Kota Banjar menerima program BPNT, jadi tunggakan BPNT 2017 harus segera diselesaikan.

Sementara itu, Kordinator Kota (Korkot) Pendamping PKH/BPNT Kota Banjar, Rahmat, mempertanyakan solusi terkait adanya kartu e-voucher BPNT milik KPM yang hilang, dan kartu yang tertelan di ATM, sehingga saldonya menjadi Rp.0.

“Kami selaku pendamping tentu menyayangkan hal tersebut yang hingga kini belum ada solusi jawaban. Ketika mencoba dikoordinasikan dengan dinas terkait, katanya itu menjadi urusan pusat. Begitu pun terhadap BNI yang masih bingung. Jadi harus kepada siapa kami mengadu untuk memperjuangkan hak KPM,” ungkapnya.

Menurut Rahmat, persoalan tersebut hingga kini belum terselesaikan, maka otomatis di tahun 2017 kemarin ada beberapa KPM yang tertunda menerima BPNT. Untuk itu, pihaknya memohon kepada pihak BNI supaya cepat menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang ada.

Menanggapi hal itu, Branchless Banking BNI Cabang Banjar, Arifin, mengakui, bahwa dari 8.717 KPM BPNT 2017 di Kota Banjar, masih ada sekitar 128 kartu yang belum tercetak atau terdistribusikan karena adanya kendala koordinasi dengan Kemensos RI.

Namun, pihaknya pun sedang mengevaluasi dan siap menyelesaikannya. Bagi KPM yang belum menerima kartu BPNT, pihaknya berencena akan langsung mendatangi rumah yang bersangkutan demi sukses dan lancarnya program BPNT.

“Kita akui kemarin-kemarin itu belum sempat mengeksekusi langsung ke rumah KPM, In Shaa Allah segera kami tuntaskan dan diselesaikan,” ujarnya.

Bahkan, Arifin mengklaim bahwa dari sekian ratus KPM yang belum terima kartu, sebagian diantaranya sudah diselesaikan dan sebagian lagi sambil menunggu konfirmasi dari pemerintah kelurahan atau desa masing-masing.

Sedangkan, mengenai kartu yang hilang dan kartu yang tertelan di ATM hingga saldonya jadi Rp.0, pihak BNI akan menjembatani dalam pengurusannya. Namun memang perlu waktu, karena itu menyangkut sistem informasi atau IT yang digunakan Kemensos RI. “Harus koordinasi terlebih dahulu dengan Kemensos,” pungkas Arifin. (Nanks/Koran HR)

Perangkat Desa Waringinsari Kec. Langensari, Kota Banjar tengah melayani warga penerima KPM yang mengambil Rastra, Jumat (09/02/2018). Foto : Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Pasca launcing dan penyerahan simbolis bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) daerah 2018 oleh Wali Kota Banjar, di Aula Desa Langensari, Rabu (06/02/2018) kemarin, kini semua keluarga kategori kurang mampu sudah menerimanya di masing-masing pemerintahan desa/kelurahan.

Seperti yang terpantau di Desa Waringinsari Kec. Langensari, Jumat (09/02/2018). Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilayani Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa Waringinsari beserta para kepala dusunnya itu, memuji kualitas Rastra yang diterimanya.

“Alhamdulillah beras bantuan ini cukup bagus kualitasnya, jika dibandingkan saat program raskin pada tahun-tahun ke belakang. Tidak kecewa lah, sangat berterima kasih,” kata seorang ibu rumah tangga penerima, Jiem, kepada HR Online.

Dia pun mengaku dengan tetap hadirnya program Rastra daerah ini, menunjukan Pemkot Banjar sangat peduli dan paham akan kebutuhan warganya, dimana sudah mengeluarkan kebijakan untuk menambah jumlah jatah yang kurang ini.

“Walau tak dapat BPNT dan atau PKH, bersyukur kami masih bisa menerima bantuan beras ini atas kebijakan Pemkot Banjar, tambah jatah yang dikurangi karena kebijakan pemerintah pusat,” ucapnya.

Kasi Pelayanan Pemdes Waringinsati, Rasiman Ediyaman mengatakan, tak menampiknya bantuan Rastra daerah ini sangat membantu KPM, apalagi harga beras di pasaran saat ini masih terbilang tinggi.

“Kualitas Rastra daerah ini jauh lebih bagus dari program Raskin dahulu. Berat timbangan sudah sesuai yaitu 5 kg/kemasan. Semoga saja Pemkot dan Bulog bisa terus konsekuen kirim dengan kualitas tersebut,” katanya.

Dia mengungkapkan, bantuan Rastra daerah yang diterima desanya sebanyak 179 KPM terbagi Dusun Sukanegara 39 KPM, Dusun Kedungwaringin 44 KPM, Purwodadi 64 KPM dan Sukarahayu 32 KPM.

“Kali ini warga menerima beras 10 kg untuk alokasi Januari dan Februari. Jadi perbulannya kita dapat kiriman Rastra 895 kg,” pungkasnya. (Nanks/R5/HR-Online)

Suasana kericuhan antara massa pendukung paslon Pilkada Banjar dengan aparat dari TNI dan Polri dalam simulasi pengamanan Pilkada Kota Banjar yang digelar Jum’at (09/02/2018) pagi. Foto : Hermanto/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Ratusan pendukung salah satu pasangan calon (Paslon) kepala daerah di Kota Banjar terlibat bentrok dengan aparat dari TNI dan Polri di depan pintu gerbang kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Banjar, Jawa Barat, Jum’at (09/02/2018) pagi.  

Pantauan HR Online di lokasi, ratusan pendukung pasangan calon ini memaksa masuk ke kantor KPUD Kota Banjar, namun mampu dihadang oleh tim gabungan dari TNI/Polri.

Bentrokan makin panas setelah massa mampu menembus barikade tim gabungan dan terus merangsek masuk ke dalam halaman kantor KPUD. Beberapa unit kendaraan taktis jenis water canon dari Brimob Polda Jabar pun akhirnya diterjunkan guna memecah konsentrasi massa yang masuk.

Insiden bentrokan itu ternyata hanya bagian dari simulasi pengamanan Pilkada serentak di Kota Banjar. Program ini diselenggarakan bersama Polresta Banjar, Kodim Ciamis, Batalyon 323 Raider dan KPUD Banjar, sebagai bagian antisipasi terjadinya peristiwa serupa.

Dalam Pilkada Banjar kali ini, tercatat dua pasangan calon yang terdaftar di KPUD Banjar, dengan jadwal pengumunan penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 12 Februari 2018. (Hermanto/R5/HR-Online)

Usai launching BPNT, Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, menyaksikan beberapa KPM saat melakukan proses penggesekan kartu voucher Rp.110.000 pada mesin sistem e-walet yang disiapkan petugas BNI. Photo: Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, melaunching penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 bagi 8.717 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang dilakukan di e-warong Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Jum’at (09/02/2018).

Dalam acara tersebut, Walikota Banjar menyerahkan BPNT secara simbolis kepada KPM, dan menyaksikan beberapa KPM saat melakukan proses penggesekan kartu voucher senilai Rp.110.000 pada mesin sistem e-walet yang disiapkan petugas BNI, untuk selanjutnya ditukar dengan 8 kilogram beras dan telur 0,5 kilogram.

Dia mengatakan, setelah dua hari lalu melaunching Rastra Daerah, hari ini Pemkot Banjar melaunching penyaluran BPNT 2018 bagi 8.717 KPM. Berbagai bantuan program perlindungan sosial yang ada bisa mengurangi beban sekitar 14.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kota Banjar.

“Diharapkan juga tentunya jangan sampai warga Kota Banjar kekurangan gizi. Pokoknya harus dapat memutus mata rantai kemiskinan,” tandasnya.

Ade Uu juga menyebutkan, selain program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah pusat, banyak juga yang diberikan Pemkot Banjar, seperti halnya penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota Linmas dan lainnya.

Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, menambahkan, ini kali kedua program BPNT di Kota Banjar diluncurkan dan bisa dimanfaatkan oleh 8.717 KPM.

Sedangkan, untuk sistem penyaluran BPNT sendiri dilakukan melalui e-warong menggunakan kartu voucher yang dikerjasamakan dengan BNI dan Bulog. Di Kota Banjar ini sudah terdapat 13 e-warong sebagai penyalur BPNT.

“Jika dihitung anggaran yang disediakan pemerintah pusat melalui Kemensos RI untuk KPM BPNT di Banjar ini totalnya sekitar Rp.11,5 milyar,” ungkapnya.

Tatang memastikan stok beras dan telur untuk program BPNT 2018 sudah disiapkan dan tersedia. Baik nantinya diambil dari gudang milik Bulog, atau melalui mitra kerjanya.

“Kita sediakan dua komoditi pangan, yaitu beras dan telur. Tapi tak menutup kemungkinan berikutnya komoditi pangan bisa berubah atas permintaan pemerintah daerah setempat,” ujar Tatang.

Kepala BNI Cabang Banjar, Ichlas Rusnanto, mengatakan, dalam program BPNT ini penerapannya memakai akses e-warong, Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola Bulog atau agen yang ditunjuk BNI sendiri

“Untuk BPNT tahun 2018, KPM dapat mencairkan atau mengambilnya setiap bulan. Pendistribusian kali ini untuk alokasi bulan Januari, dan untuk selanjutnya dapat diambil setiap tanggal 25,” terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan BPNT di tahun 2017 sebagai pembelajaran awal progran yang dijalankan. Pihaknya berharap tahun 2018 ini menjadi pengalaman untuk menjadi lebih baik dalam proses penyalurannya. (Nanks/R3/HR-Online)

Petugas kepolisian dari Polsek Purwaharja, saat mengecek ke lokasi terjadinya pencurian hewan ternak kambing milik warga di Dusun Cibentang, RT.14/7, Desa Mekarharja, Kota Banjar. Photo: Hermanto/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Maraknya pencurian ternak kambing di wilayah Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, yang terjadi akhir-akhir ini membuat warga resah. Pasalnya, selama bulan Januari 2018 saja sudah terjadi tiga kali pencurian ternak kambing.

Salah satunya menimpa Enok (65), warga Dusun Cibentang, RT.14/7, yang menjadi korban pencurian ternak. Dua ekor kambing miliknya raib dibawa pencuri dari kandangnya. Diduga kawanan maling mencuri kambing dengan cara mendobrak kandangnya. Akibat dari kejadian ini, Enok mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.

“Ketika itu pukul 3 pagi, saya mau ke jamban (air), namun ketika melihat ke kandang kambing, dua ekor kambing sudah tidak ada,” tutur Enok, kepada Koran HR, Selasa (06/02/2018)

Maraknya pencurian hewan ternak di wilayah Desa Mekarharja, dibenarkan tokoh masyarakat setempat, Ujang Ures (52). Menurutnya, kejadian pencurian di wilayahnya sudah berulang kali, sehingga warga pun merasa resah.

“Ini sangat meresahkan warga, karena sudah berulang kali aksi pencurian terjadi, dan pencurian itu biasa terjadi setelah ada sebuah acara di lingkungan. Salah satunya saat ada acara ebeg (kuda lumping) kemarin,” terang Ujang Ures.

Diman, warga setempat lainnya, mengatakan, kini masyarakat di lingkungannya sedang membahas tentang pencegahan atau antisipasi pencurian ternak kambing di wilayah Desa Mekarharja.

“Jangan sampai kampung kita terus menjadi sasaran kawanan pencuri. Pencurian hewan ternak harus dicegah,” kata Diman.

Sementara itu, Kapolsek Purwaharja, AKP. Kasan Bisri, mengajak kepada warga, bahwa dalam hal ini harus ada kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh warga, untuk saling bahu-membahu bersama-sama menjaga keamanan desa.

“Kami siap melakukan patroli ke jalan-jalan kampung, hal ini demi keamanan desa. Selain itu, warga pun harus menggalakan kembali siskamling,” tandas Kasan Bisri. (Hermanto/Koran HR)

Jalan perempatan sekitar Pasar Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, tepatnya dekat pengairan, rawan terjadi kecelakaan akibat PJU padam dan tidak adanya rambu lalu lintas berupa traffic light. Photo: Muhafid/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Kondisi jalan di wilayah Kota Banjar yang cukup baik tidak selamanya berdampak baik pada sebagian masyarakat, terutama pengguna kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Penyebabnya, selain keteledoran dari si pengendara itu sendiri, fasilitas umum seperti PJU maupun rambu-rambu lalu lintas juga sangat berperan penting guna menjamin keselamatan masyarakat pengguna jalan.  

Seperti halnya di Lingkungan Bojongsari, Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sejumlah warga mengeluhkan keberadaan lampu PJU di perempatan jalan sekitar Pasar Bojongkantong, tepatnya dekat pengairan, sering padam. Pasalnya, selain di menjadi gelap saat malam hari, di lokasi tersebut juga sering terjadi kecelakaan.

Tak hanya PJU di sekitar lokasi yang sering padam, traffic light serta rambu-rambu lalu lintas juga perlu dipasang guna meminimalisir angka kecelakaan. Sebab, lalu lintas kendaraan di lokasi itu cukup ramai.

Arip, salah satu pedagang yang juga warga setempat, mengatakan, di jalan pertigaan sekitar Pasar Bojongkantong, sering kali terjadi kecelakaan akibat pengendara kerap menerobos jalan pertigan, maupun terjebak akibat tidak melihat kondisi jalan yang gelap.

“Belum lama ini juga ada tabrakan beruntun. Beruntung tidak sampai memakan korban jiwa, korbannya hanya luka parah dan motornya rusak. Memang di sini sering begitu, apalagi kalau malam hari,” terangnya, kepada Koran HR, Senin (05/02/2018).

Untuk meminimalisir lokasi yang rawan kecelakaan, dia berharap pemerintah bisa memasang rambu-rambu lalu lintas atau traffic ligh di pertigaan tersebut, khususnya dari arah Utara (jalur pengairan) agar para pengendara tidak menerobos jalan dari arah tersebut.

“Kalau PJU-nya sudah ada. Sayangnya sering mati dan tidak langsung diperbaiki oleh yang berwenang. Padahal ini demi keselamatan masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan,” kata Arif.

Senada diungkapkan Andi, warga lainnya yang meminta dinas terkait untuk segera memasang traffic light dan juga memperbaiki fasilitas PJU yang mati. Menurut dia, alasan perlunya dipasang traffic light karena di jalur pengairan menuju Polsek Langensari juga sudah dipasang. Padahal di lokasi pertigaan yang sangat perlu pemasangan traffic light.

“Kalau di sana dipasang, kenapa yang di sini tidak. Padahal, yang lebih rawan itu di sini dan kondisi lalu lintasnya lebih ramai. Mudah-mudahan saja pemerintah mendengar keluhan kami demi kebaikan bersama,” harap Arif. (Muhafid/Koran HR)

Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, secara simbolis menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (PBNT) tahun 2018, saat acara launching program BPNT tahun 2018, Jum’at (09/02/2018). Photo: Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Dari 44 kabupaten/kota penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017 yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemensos RI, Kota Banjar dinyatakan menjadi daerah terbaik dalam penyaluran program tersebut.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, saat mendampingi Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, melaunching BPNT tahun 2018 yang diperuntukkan bagi 8.717 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bertempat di e-warong, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Jum’at (09/02/2018).

“Penyaluran BPNT di Kota Banjar tahun 2017 mencapai 90,87 persen, dan itu menjadi yang terbaik dari daerah lain di Indonesia,” katanya.

Tatang berharap, di tahun 2018 ini pun Kota Banjar bisa tetap mampu menyalurkan BPNT dengan optimal sampai tersalurkan ke warga penerima. Untuk itu, pihaknya akan berupaya menyiapkan lebih baik lagi. Bahkan, bila perlu jemput bola ke setiap desa/kelurahan di mana KPM berdomisili.

Kepala Perum Bulog Sub Divre Ciamis, Sulais, membenarkan, bahwa Kota Banjar sebagai daerah penerima BPNT terbaik se-Indonesia dalam penyalurannya ke KPM pada 2017 lalu, dengan realisasi capaian 90,87 persen.

“Indikator penilaian terbaik itu diperoleh karena dalam setahun Kota Banjar mampu menyalurkan 12 kali alokasi terhadap KPM pemilik kartu e-voucher,” terang Sulais, di dampingi Kasi Komersil Bulog Sub Divre Ciamis, Yeni, dan Humas Bulog Ciamis, Yayan.

Terkait ada sekitar 128 kartu yang belum tercetak atau terdistribusikan dari 8.717 KPM sebagaimana kuota di Kota Banjar, Sulais menjelaskan, bahwa capaian realisasi penyaluran sebesar 90,87 persen itu karena adanya jumlah kartu yang belum tercetak oleh BNI, sehingga tak sampai murni bisa 100 persen.

“Kami berharap di 2018 ini penyaluran bisa rutin tepat waktu dalam perbulannya, sehingga tak akan terjadi penumpukan komoditas beras di gudang Bulog. Sedangkan, di 2017 lalu, sempat komoditas beras yang sudah disiapkan, tapi pada waktu ditentukan belum juga menerima surat permohonan pengiriman dari dinas terkait,” jelasnya.

Menurut Sulais, jika hal itu terjadi lagi, dikhawatirkan nanti terjadi penurunan kualitas karena terlambat disalurkan. Yang jelas, Bulog selalu memiliki kualitas beras yang baik dengan adanya pemeliharaan, terlebih penyerapan beras baru karena panen raya akan segera tiba, yakni antara akhir Februari atau awal Maret mendatang. (Nanks/R3/HR-Online)

Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih saat melepaskan bibit ikan sungai Citanduy atau tepatnya di lokasi pasir lingkung Cikadu, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Sabtu (10/2/2018). Foto : Hermanto/HR 

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Sebanyak seratus ribu ekor ikan dilepasliarkan di sungai Citanduy atau tepatnya di lokasi pasir lingkung Cikadu, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Sabtu (10/2/2018) pagi tadi. 

Bibit-bibit ikan tersebut jenisnya yakni bibit ikan Baung (Bebeong), Nilem, dan Tawes. Restocking atau pelepasan ikan ini langsung oleh Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih, dengan dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjar, Aswin beserta jajarannya, Camat Purwaharja Nia Kania, Kepala Kelurahan Karangpanimbal Herniati, serta para tokoh masyarakat dan puluhan warga.

Wali Kota Banjar mengatakan, penebaran bibit ikan ini merupakan salah satu langkah penyelamatan populasi, terutama ikan Baung atau orang sunda menyebutnya Bebeong yang mulai berkurang.

“Penebaran benih ikan ini diharapkan bisa meningkatkan potensi sungai, terlebih untuk ikan Baung, karena ikan tersebut merupakan ikan khas sungai Citanduy,” ujarnya.

Selain itu, ia pun berharap bibit yang ditebar akan bermanfaat dalam beberapa tahun bahkan beberapa bulan mendatang. Dalam kegiatan ini, masyarakat pun menyambut baik.

“Alhamdulillah, program ini disambut baik oleh masyarakat. Kita tabur bibit ikan sekarang, satu tahun atau bahkan beberapa bulan kedepan benih ikan baung dan ikan-ikan yang ditabur lainnya ini sudah besar dan siap dinikmati oleh masyarakat,” katanya. (Hermanto/R5/HR-Online)

Pengunjung berfoto dengan latar payung gantung warna-warni di Citanduy Festival yang diadakan di Jalan Letjen Soewarto Kota Banjar. Foto : Hermanto/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Kegiatan Citanduy Festival (Cifest) dalam rangka memperingati HUT Banjar yang ke 15, kini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Cifest yang biasa digelar di halaman parkir Banjar Waterpark dan di Kawasan Dobo, kini berpindah ke pusat pertokoan atau tepatnya di Jalan Letjen Soewarto Kota Banjar.

Cifest yang digagas Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Banjar ini digelar selama dua hari, yakni Sabtu-Minggu (10-11/2/2018).

Selain pentas seni tradisional dan modern, event Cifest ini pun dimeriahkan oleh deretan payung gantung berwarna-warni, sehingga momen ini dimanfaatkan warga Banjar untuk berselfie atau berfoto dengan latar payung gantung warna-warni tersebut.

Eti Fredi (40) warga Katapang, Purwaharja mengatakan, bahwa dirinya mengaku senang bisa hadir di Citanduy Festival ini. Menurutnya, Cifest kali ini lebih meriah dari sebelumnya.

“Saya datang bersama teman-teman, dan kami melakukan selfie dengan latar belakang payung gantung,” ujarnya kepada HR Online, Sabtu (10/2/2018).

Hal yang sama dikatakan Yoyoh (42) warga Cikabuyutan Timur. Menurutnya, Cifest kali ini memang konsepnya sudah lumayan bagus. Terlebih, event tersebut baru pertama kali digelar di Kota Banjar khususnya ada kreasi payung gantung warna-warni.

Namun, ia menyayangkan kurangnya promosi, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui acara Citanduy Festival ini.

“Konsepnya lumayan bagus, tapi promosinya yang kurang booming, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu adanya acara ini,” katanya. (Hermanto/R5/HR-Online)

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Menjelang Pilkada serentak 2018, tak sedikit masyarakat Kota Banjar yang sibuk membicarakan topik tentang pesta demokrasi tersebut. Obrolan Pilkada bukan cuma dari mulut ke mulut, tapi juga sudah masuk ke ranah media sosial, terutama Facebook.

Perbincangan Pilkada di media sosial tersebut tampaknya lebih ramai dibandingkan dengan obrolan bertatap muka langsung atau ketika kumpul-kumpul. Bahkan, melalui Facebook terkadang lebih sengit. Tak jarang akibat dari sebuah komentar mengakibatkan sebuah gesekan, apalagi ditambah dengan merebaknya isu atau berita hoaks.

Salah satu akademisi Kota Banjar, Rizal Hermawan, mengatakan, penyebaran berita atau kalimat ‘nyinyir’ dalam sebuah status melalui media sosial akan semakin kencang menjelang Pilkada ini.

“Dengan situasi politik yang kental, seharusnya setiap pihak bijak dalam berpolitik, apalagi menggunakan media sosial. Melihat jaman semakin keras, kalau bukan dari kesadaran masing-masing, mau siapa lagi. Intinya adalah, bijaklah dalam menggunakan media sosial, berikan edukasi, inovasi, motivasi, serta prestasi dengan bijak dalam berpolitik,” katanya, saat ditemui Kora HR, di Kampus STISIP Bina Putera Banjar, Selasa (06/02/2018).

Menurut Rizal, lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi anti hoaks  ke masyarakat, terutama ke kampus-kampus, dan sekolah-sekolah, serta ke kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat.

Sosialisasi tersebut tujuannya untuk mengedukasi generasi muda agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Sehingga nantinya mereka bisa menyebarkan konten positif kepada masyarakat luas.

Pihak KPUD Kota Banjar sebenarnya telah melakukan kegiatan acara sosialisasi, salah satunya pada acara Peresmian dan Pembekalan Agen Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2018 di salah satu rumah makan di wilayah Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, pada hari Kamis (1/2/2018) lalu. Tema dalam acara tersebut tentang Bahaya Berita Hoaks, dengan nara sumber Aditya Tri Wahyudi dari media tvOne.

Menurut Aditya Tri Wahyudi, pengguna medsos harus bisa memperhatikan ciri-ciri berita hoaks. Karena dalam hal ini, berita hoaks dapat mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan.

Selain itu, sumber beritanya pun tidak jelas, medianya tidak terverifikasi, tak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Tidak hanya itu, hoaks juga bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

“Jika ada berita di media sosial, alangkah baiknya baca dulu dengan teliti, klarifikasi kebenarannya, verifikasi dengan cara membandingkan berita yang sama dari sumber berbeda, jangan langsung diterima apalagi disebar luaskan, cukup sampai anda saja,” terang Aditya.

Terakit berita hoaks atau isu menjelang Pilkada serentak 2018, juga mendapat tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjar, KH. Muchtar Gozali. Ia mengajak pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti bisa berlangsung damai, tanpa adanya isu berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), karena hal itu dapat berpotensi memecah belah keutuhan masyarakat.

“Pelaksanaan Pilkada di Banjar nanti jangan sampai ada isu berbau SARA. Banjar yang damai harus tetap kita jaga,” tandas Muchtar Gozali.

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Banjar, Dani Danial Muchlis, mengatakan, menjelang Pilkada Serentak nanti, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dengan berbagai kemasan, seperti kemasan santai dan kemasan seni serta budaya.

Kegiatan sosialisasi yang dikemas dengan acara seni budaya secara tidak langsung mengundang masyarakat supaya ikut hadir menyaksikan kegiatan sosialisasi tersebut. “Dalam kegiatan Safari Budaya kemarin, kami pun menyampaikan informasi-informasi penting dalam tahapan Pilkada, salah satunya memberikan woro-woro agar masyarakat mulai dari sekarang sudah mempersiapkan diri menjelang Pilkada 2018,” kata Dani.

Pihaknya berharap, penyelenggaraan Pilkada Serentak nanti dapat dijadikan sarana edukasi demokrasi dan wahana wisata politik bagi masyarakat Indonesia, bahkan dunia. (Hermanto/Koran HR)

Kepala SMPN 4 Banjar, Sarjo. Foto : Nanang Supendi/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjar, dipastikan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Online atau Komputer (UNBK) pada 23-25 April 2018 mendatang.

“SMP di Kota Banjar tahun ini, sesuai instruksi dan kebijakan daerah diwajibkan melaksanakan UNBK. Makanya sekolah kami pun dengan jumlah 286 siswa peserta sudah siap melaksanakannya,” kata Kepala SMP Negeri 4 Kota Banjar, Sarjo, kepada HR Online, Sabtu (10/02/2018).

Meski SMP N 4 Kota Banjar menyatakan siap melaksanakan UNBK, namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti terbatasnya sarana komputer dan belum mempunyai server sendiri.

Sarjo mengakui bahwa sekolahnya baru memiliki 30 unit komputer. Sedangkan syarat untuk melaksanakan UNBK mandiri, sekolahnya dengan jumlah siswa peserta 286 siswa harus memiliki atau tersedia minimal sebanyak 80 unit, 4 server dan 1 server cadangan.

“Untuk itu agar bisa UNBK secara mandiri, tentu tak berlebihan diperlukan bantuan pengadaan penambahan kekurangan sarana tersebut dari pemerintah, tak terkecuali dukungan pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Untuk itu, SMPN 4 Banjar dalam pelaksanaan UNBK nanti akan menginduk ke sekolah lain. Menurutnya, kondisi ini serupa dengan beberapa SMP di Kota Banjar lainnya.

“Ada sejumlah SMP yang mandiri UNBK nya dan ada yang belum. Sekolah kami ini, termasuk yang belum sehingga disiasati kekurangan fasilitas komputer dengan memakai komputer SMK/SMK yang sudah lebih dulu menyelenggarakan UNBK tahun lalu. Nantinya, SMPN 4 menginduk ke SMKN 3 Banjar,” tandasnya.

Terkait persiapan, menurut dia, siswa-siswinya sudah dan sedang diberikan pengayaan. Begitu pun akan dilaksanakan simulasi UNBK pada 14 Februari besok. (Nanks/R5/HR-Online)

Sejumlah kader Pos KB dan kader peduli HIV-AIDS yang ada di Kota Banjar, berdiskusi soal adanya RKUHP yang dinilai dapat mengkriminalisasi pergerakan mereka di lapangan. Photo: Istimewa.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Rumusan pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya akan disyahkan DPR tanggal 14 Februari mendatang, hari ini (Senin-12/02/2018), menuai protes dari berbagai elemen, baik di Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya.

Karena jika disyahkan, rumusan pasal-pasal bermasalah dalam draft RKUHP tersebut akan memenjarakan orang-orang yang mengkritik presiden/wakil presiden, korban perkosaan, pernikahannya tidak tercatat negara, menjadi kader KB, dan orang yang tinggal bersama.

Di Kota Banjar, Jawa Barat, RKUHP tersebut juga diprotes keras oleh sejumlah kader Pos KB maupun kader penggiat HIV-AIDS. Mereka menyoroti pasal 481 draft RKUHP yang menyebutkan; Menunjukkan alat pencegahan kehamilan di depan umum akan dipidana denda paling banyak (kategori 1) 10 juta rupiah.

Tentu saja pasal tersebut akan menjerat para kader yang bergerak di lapangan, baik kader Pos KB maupun kader penggiat HIV. Sebab, dalam melakukan sosialisasi di masyarakat, alat kontrasepsi menjadi salah satu media yang mereka gunakan dalam promosi kesehatan.

Seperti diungkapkan Rika Setiawati, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Banjar, bahwa pada dasarnya dirinya sangat tidak setuju dengan adanya RKUHP tersebut.

“Saya sangat menolak. Pertama, kita berbicara masalah ledakan penduduk. Tujuan dari KB sendiri untuk mengatur jarak kelahiran supaya tidak ada lagi kematian ibu dan kematian bayi. Terus sekarang kalau seorang petugas PLKB, kader Pos KB, termasuk bidan tidak boleh menunjukkan alat kontrasepsi di depan umum, lalu mau pakai media apa saat melakukan penyuluhan di masyarakat,” tandasnya, kepada HR Online, saat melakukan diskusi membahas soal RKUHP tersebut, Senin (12/02/2018), di rumah salah satu kader peduli HIV, Lingkungan Cikabuyutan, Kota Banjar.

Menurut Rika, hal itu harus menjadi suatu pemikiran pemerintah dan DPR, karena sangat tidak masuk akal dengan apa yang dirancang dalam draft RKHUP pasal 481. Begitu pula pasal-pasal lainnya.

“Kalau itu disyahkan menjadi Undang Undang, berarti BKKBN pun dibubarkan dong. Saya sebagai PLKB Kota Banjar jelas menolak RKUHP tersebut,” tandas Rika.

Penolakan serupa diungkapkan Wiwin, salah seorang kader Pos KB. Menurutnya, jika RKUHP itu disyahkan DPR, maka aturan tersebut akan menjadi sebuah ancaman bagi dirinya sebagai kader Pos KB.

“Saya sebagai kader Pos KB menolak RKUHP itu disyahkan DPR. Karena, kader Pos KB dalam melakukan penyuluhan di Posyandu, salah satu yang saya sampaikan adalah mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Tentu saja ketika saya berbicara alat kontrasepsi, maka ada media yang saya gunakan, yaitu alat kontrasepsinya,” ujar Wiwin.

Pendapat yang sama juga ditegaskan Siti Nurjanah, salah seorang kader penggiat HIV-AIDS yang selama ini disupport oleh AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia.

“Jelas saya menolak keras dengan adanya RKUHP tersebut. Karena, ketika saya melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat beresiko tinggi, seperti halnya di kalangan WPS, maka saya selalu membawa alat kontrasepsi berupa kondom,” tandas Siti.

Sebab, penggunaan alat kontrasepsi bagi masyarakat beresiko tinggi sangat penting untuk menghindari penularan berbagai penyakit kelamin yang mungkin saja terjadi. (Eva/R3/HR-Online)